Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 digelar hari ini di Gedung Nusantara MPR RI. Sidang ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman Sukarno, dimana setiap tanggal 16 Agustus diadakan sebagai rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pada sidang ini, Presiden RI akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tradisi ini telah berkembang sejak era Soeharto, dimana pidato kenegaraan juga disertai dengan penyampaian nota keuangan dan RAPBN.
Perubahan signifikan terjadi pada masa reformasi, dimana sidang tahunan MPR tidak lagi menjadi forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara kepada MPR. Namun, sidang ini menjadi media formal ketatanegaraan lembaga-lembaga tinggi negara melalui laporan kinerja yang disampaikan oleh Presiden kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.
Pelaksanaan sidang tahunan MPR merupakan amanat tata tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014. Pidato laporan kinerja lembaga negara pada era 2015 diadakan sebagai forum resmi untuk seluruh lembaga negara melaporkan kinerjanya kepada rakyat.
Dalam sejarahnya, istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat pertama kali muncul saat sidang BPUPKI pada tahun 1945. Usulan ini kemudian disetujui dan dicantumkan dalam UUD bersamaan dengan disetujuinya rancangan UUD dalam sidang BPUPKI dan PPKI.
Sidang tahunan MPR menjadi momen penting dalam kehidupan politik Indonesia, dimana laporan kinerja lembaga negara disampaikan secara formal kepada rakyat. Perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman menunjukkan adaptasi lembaga negara dalam memenuhi tuntutan zaman.
Dengan demikian, sidang tahunan MPR tidak hanya menjadi ajang pertanggungjawaban, namun juga sebagai wadah untuk memperkuat hubungan antara lembaga negara dan rakyat. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan negara benar-benar berada di tangan rakyat, sesuai dengan semangat kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia.