Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024 untuk membahas tata kelola tanaman kratom di Indonesia. Presiden mendesak Kementerian Perdagangan agar menetapkan standar aturan perdagangan kratom untuk memastikan kratom yang diekspor tidak mengandung efek samping yang merugikan bagi kesehatan.Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyoroti tanaman kratom yang diekspor memiliki kualitas buruk dan harga murah, sehingga mendorong pemerintah mengatur tata niaga dan tata niaga kratom untuk menjamin standar dan kualitas.
Persoalan kratom bukanlah hal baru di Indonesia, laporan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut mengungkap munculnya obat baru bernama kratom yang beredar dan banyak disalahgunakan di kalangan pelajar di Garut. Situasi ini memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi tata kelola kratom di tanah air.
Pertemuan di Istana Kepresidenan ini menandakan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh kratom dan memastikan keamanan dan kualitas produk baik untuk konsumsi dalam negeri maupun perdagangan internasional. Dengan menetapkan standar dan peraturan perdagangan kratom, pemerintah bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan zat ini, terutama di kalangan masyarakat rentan seperti pelajar di Garut.
Dalam konteks individu-individu berpengaruh di bidang ini, Presiden Joko Widodo menonjol sebagai tokoh kunci yang mendorong diskusi mengenai tata kelola kratom di Indonesia. Keputusannya untuk mengadakan pertemuan dan menginstruksikan Kementerian Perdagangan untuk membuat peraturan menunjukkan pendekatan proaktifnya dalam mengatasi permasalahan yang muncul di negara ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga berperan penting dalam melaksanakan arahan Presiden dan memastikan perdagangan kratom memenuhi standar dan persyaratan mutu yang diperlukan.
Intervensi pemerintah dalam mengatur perdagangan kratom dapat membantu mencegah penyalahgunaan zat ini dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan menetapkan standar kualitas kratom, pemerintah dapat memastikan bahwa konsumen tidak terkena efek samping berbahaya dan produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan yang diperlukan. Kerangka peraturan ini juga dapat meningkatkan reputasi kratom Indonesia di pasar internasional, yang menandakan komitmen negara untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan aman.
Terdapat juga potensi tantangan dan aspek negatif yang perlu dipertimbangkan dalam tata kelola kratom di Indonesia. Peraturan perdagangan kratom mungkin menghadapi penolakan dari pemangku kepentingan tertentu, seperti produsen dan eksportir yang mendapatkan keuntungan dari pasar yang tidak diatur saat ini. Selain itu, terdapat risiko perdagangan gelap dan penyalahgunaan kratom yang terus berlanjut meskipun ada peraturan pemerintah, sehingga menyoroti perlunya tindakan penegakan hukum yang komprehensif untuk mengatasi tantangan ini.
Pertemuan di Istana Kepresidenan untuk membahas tata kelola kratom di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang muncul di negara ini. Dengan menetapkan peraturan standar untuk perdagangan kratom, pemerintah bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin kualitas produk. Meskipun terdapat tantangan dan potensi aspek negatif yang perlu dipertimbangkan, pendekatan proaktif pemerintah menunjukkan dedikasinya untuk meningkatkan keamanan dan regulasi kratom di Indonesia.